Gambaran Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin (1959-1965) dibentuk setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 dimana sistem demokrasi liberal yang dulunya dianut kemudian dibubarkan dan diganti menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di indonesia dimaksudkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan sistem demokrasi liberal yang merupakan produk dari barat. Tentunya ini menjadi sebuah titik balik dan harapan bagi bangsa ini untuk dapat kembali pada situasi yang lebih kondusif.

Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal serta perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang tidak stabil menjadi lebih mantap/stabil. Mengingat hubungan ekonomi dan politik sangat kuat. Namun, pada faktanya malah terdapat berbagai penyimpangan yang mengharuskan demokrasi  ini diganti. Sebab pada pelaksanaannya sistem demokrasi ini malah memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala negara sebagai dampak demokrasi terpimpin . Selain itu juga ternyata UUD 1945 tidak secara murni dijalankan, pada faktanya terdapat banyak kebijakan yang malah bertolak belakang atau bertentangan dengan undang-undang dan menjadi penghambat faktor pembangunan ekonomi dan juga faktor pertumbuhan ekonomi .

Kondisi politik menjadi isu utama yang akan dibahas. Sebab dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin bidang politik menjadi ajang para penguasa untuk kemudian melakukan berbagai penyimpangan yang berakibat malah memperburuk situasi kemanan dan kancah politik bangsa ini. Nah, agar lebih jelas, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai gambaran Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Simak selengkapnya.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Kondisi politik dalam negeri bisa dilatakan sangat tidak stabil. Sebab pada pelaksanaannya Presiden selaku kepala negara malah bisa dikatakan otoriter. Sebab ada banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden dengan memanfaatkan kekuasaan yang begitu besar dimilikinya, dan pada faktanya lebijakan yang diambil malah bertentangan dengan UUD 1945. Tidak jarang pula kebijakan yang diputuskan memiliki tujuan untuk semakin memeperbesar kekuasaaan presiden. Bebarapa kebijakan berikut akan memberikan gambaran bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin sebagaimana ciri- ciri sistem ekonomi campuran , bentuk-bentuk yayasan dan penyebab terjadinya inflasi .

• Adanya Pembentukan DPR

Meskipun carut marut namun, demokrasi liberal yang diterapkan sebelumnya berhasil memberikan dampak positif. Hal tersebut ialah dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 1955. Dimana dalam pemilu tersebut bertujuan untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demokrasi liberal telah runtuh namun DPR hasil dari pemilu 1955 ini harus tetap bekerja hingga DPR hasil UUD 1945 dibentuk. Hal ini berdasarkan pada  Penetapan Presiden No.1 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada tanggal 15 juli 1959 menyatakan bahwa sebelum terbentuk DPR menurut UUD 1945, maka DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar UU No. 7 Tahun 1953 tetap menjalankan tugasnya.

• Pembentukan MPRS

Isi dekrit preaiden 5 Juli 1959 mengamanatkan adanya pembentukan MPRS. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, lembaga tertinggi negara harus dibentuk adalah MPR. Namun, dikarenakan  belum terselengaranya  Pemilu maka MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah Chaerul Saleh. Inilah yang kemudian menjadi salah satu bentuk penyimpangan dalam kehidupan politik di masa demokrasi terpimpin. Sebab anggota MPR harus dipilih berdasarkan UUD 1945 bukan berdasarkan keputusan pribadi presiden.

• Pembentukan DPAS

DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sensiri oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Yang memiliki tugas memberikan saran kepada presiden atas apa yang akan menjadi keputusannya. Salah satu ide dan keberhasilan serta bentuk pengabdian DPAS terhadap presiden ialah penetapan GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudul  ” Penemuan Kembali Revolusi Kita ” yang kemudian ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

• Pembentukan Bappenas

Sebelumnya Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri. Tentunya ini merupakan bentuk penyimpangan dalam kehidupan perpolitikan bangsa ini. Sebab betapa presiden memegang kekuasaan yang amat besar. Padahal UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden adalah kepala negara yang hanya dapat memiliki satu jabatan dalam pemerintahan. Sedangkan pada demokrasi terpimpin Presiden juga membawahi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Simak juga perbedaan ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup , serta kelebihan dan kekurangan ekonomi pancasila .

• Pembentukan Front Nasional

Hampir sama dengan pembentukan badan lainnya, pembentukan Front Nasional memiliki tujuan untuk semakin memperbesar dan menguatkan kekuasaan presiden. Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 dimana tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

• Pembentukan DPR-GR

Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960. Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang paling menyimpang dan melanggar undang-undang. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. Sebesar apapun kekuasaan presiden tentu tidak memiliki wewenang untuk membentu anggota dewan. Karena keputusan presiden masih dapat bersifat jeputusan pribadi.

2. Kondisi Politik Luar Negeri

Selain kehidupan politik dalam negeri Kehidupan Politik luar negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin juga akan di bahas dalam 2 poin berikut ini :

• Oldefo da Nefo

Pada masa demokrasi terpimpin yang saat itu bertepatan dengan terjadinya perang dingin antara Amerika dan Soviet. Indonesia cenderung masuk kedalam poros blok timur. Oldefo ( The Old Estabilished Force ), sendiri merupakan  dunia lama yg sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yg kapitalis. Sedangkan Nefo ( The New Emerging Forces ) ,yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (Blok Oldefo) dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis (Blok Nefo). Meskipun banyak dibantah pada faktanya terlihat dari terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia-China) dan Poros Jakarta – PnomPenh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara ). Yanh notabene negara-negara tesebuy merupakan negara penganut paham komunisme dan menjadi anggota dari blok timur.

• Konfrontasi Dengan Malaysia

Munncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1961 yg terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut di tentang oleh Presiden Soekarno karena diangga sebagai proyek neokolonialisme yg dapat membahayakan revolusi Indonesia yg belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul di Filipina yg mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pd tanggal 9 Juli 1963. Perdana Menteri Tengku Andul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluakan Dwi Komando Rakyat ( Dwikora), isinya :

• Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
• Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura Serawak , Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Ditengah situasi konflik Indonesia – Malaysia, Malaysia di calonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tida.k tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Rentang Tahun 1959 sampai dengan 1965 Indonesia menerapkan Demokrasi Terpimpin sebagai reaksi kegagalan pelaksanaan Demokrasi Liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Demokrasi Terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi dimana semua keputusan dan pemikiran berpusat kepada pemimpin negara yang pada waktu itu Presiden Indonesia dijabat oleh Ir. Soekarno.

Latar belakang munculnya atau lahirnya Demokrasi Terpimpin didasari oleh kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD  baru sebagai pengganti UUDS 1950 dilanjutkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka sejak saat itu Indonesia kembali ke UUD 1945 tanpa ada perubahan.

Dalam pelaksanaannya Presiden Soekarno yang memiliki kekusaan penuh kemudian membentuk beberapa organisasi/lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan beberapa kebijakan seperti Regrouping atau penyusunan ulang kabinet yang berati MPRS, DPR-GR, MA, dan Dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia, peristiwa ini dikenal dengan Konfrontasi Malaysia yang dilatar belakangi oleh Pembentukan Federasi Malaya yang dianggap bagian dari rencana Inggris mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara dan dianggap sebagai proyek Neokolonialisme baru Inggris.

Perselisihan dengan Malaysia juga membuat Indonesia memutuskan keluar dari Keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 karena Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk menentang pembentukan Federasi Malaya Presiden Soekrano mengintruksikan Dwikora atau dua komando rakyat.

Pada Masa Demokrasi Terpimpin juga perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi kembali bergeliat dengan diputusnya hubungan diplomasi dengan Kerajaan Belanda. Masalah Irian Barat ini juga dibawa ke dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Untuk memperjelas gerak perjuangan pembebasan Irian Barat Presiden Soekarno megeluarkan Trikora atau tiga komando rakyat dengan Soeharto sebagai pimpinan operasi militer di Irian Barat. Dan akhirya 19 November 1969 dalam Sidang Umum PBB ke 24 menerima hasil pepera  yang dilakukan pemerintah Indonesia dan sejak saat itu secara de facto dan de jure irian Barat sebagai bagian dari NKRI

Perkembangan Ekonomi dan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Sampai Tahun 1950

Kebijakan Pemerintah Indonesia Sampai Tahun 1950

 

·         Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi awal kemerdekaan:

1) keadaan Ekonomi Memburuk.

2) Inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang jepang tidak terkendali.

3) Indonesia belum memiliki Uang yang sah.

4) Blokade ekonomi oleh Belanda dengan tujuan

a. Mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia.

b. Mencegah penjualan hasil kebun Belanda.

c. Melindungi Indonesia dari bangsa lain selain Belanda

·         Cara Pemerintah Mengatasi Kesulitan Moneter

Cara pemerintah mengatasi kesulitan Moneter:

1) Melakukan pinjaman Nasional

2) Oktober 1946 mengeluarkan Uang kertas yaitu Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

3) membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946, sebelumnya terbentuk Bank Repoblik Indonesia (Shomin Ginko), Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap Valuta asing

·         Cara Menembus Blokade Ekonomi:

 1) Usaha Politis dengan India yang aktif membantu Indonesia di forum Internasional, Indonesia Mengirim 500.000 ton beras dan dijanjikan bahan pakaian oleh India. 

2) Usaha ekonomis melakukan perdagangan langsung dengan pihak luar negeri: a) BTC (Banking and Trading Corporation) swasta melakukan hubungan dengan pengusaha swasta Amerika Serikat Isbrantsen Inc, namun diketahui Belanda dan kapal Marti Behrman yang mengangkut barang Indonesia disita muatannya. b) membentuk perwakilan Indonesia yaitu Indonesia Office (Indoff) di Singapura memperjuangkan politik luar negeri sekaligus mengusahakan penembusan Blokade Ekonomi oleh Belanda. c) membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) untuk membeli perlengkapan angkatan perang dan usaha memasukannya ke Indonesia.

·         Cara Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi

Mengatasi masalah Ekonomi: 

1)    konferensi ekonomi di Solo 6 Mei 1946:

a) Hatta merekomendasikan rehabilitasi pabrik-pabrik gula yang merupakan bahan ekspor penting.

 b) Perusahaan pengahasil barang ekspor harus dikuasai negara.

 2) Pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) 19 Januari 1947 inisiatif Mentri Kemakmuran Dr. A.K. Gani, tugasnya mengkoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) dan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara), Mentri Gani menyampaikan rencana 10 tahun: 1) semua bangunan umum, perkebunan dan industri yang ada sebelum perang menjadi milik negara terlaksana 1957. 2) Bangunan penting milik asing di nasionalisasikan dengan ganti rugi. 3) perusahaan milik jepang disita sebagai ganti rugi terhadap RI. 4) Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak stelah diadakan perjanjian Repoblik Indonesia dan Belanda. untuk membiayai pembangunan 10 tahun dari penanaman modal asing dan pinjaman dalam dan luar negeri, namun tidak terealisasikan.

 3) Plan Kasimo, diperkenalkan oleh mentri ekonomi I.J. Kasimo yang merupakan usaha swasembada pangan dengan pelaksanaan yang praktis dan juga dilakukan Transmigrasi. 

·         Kebijakan Pemerintah Dalam  Bidang Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata bureau  berarti kantor dan carcy yang berarti pemerintahan jadi birokrasi adalah organisasi pemerintahan melalui Kantor-kantor diantaranya: 

1) membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi yang dipimpin gubernur, yaitu:

1. Sumatra (Teuku Muhammad Hasan)

2. Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo)

3. Jawa Tengah (R. Panji Suroso)

4. Jawa Timur (R.M. Suryo)

5. Sunda Kecil/Nusa Tengara (Mr. I Gusti Ketut Puja)

6. Maluku (Mr. J. Latuharhary)

7. Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangi)

8.Kalimantan(Ir.PangeranMuhammadNoor).

·         Membentuk Komite Nasional

Atas masukan Sultan Syahrir ketua BP-KNIP 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Politk ditandantangani Wapres isinya:

1) Dibentuk Partai Politk, diantaranya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), PBI(Partai Buruh Nasional), Partai Katholik, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis.

 2) Partai Politik harus tersusun sebelum pemilihan Badan Perwakilan Rakyat Januari 1946. Hasil kerja BP-KNIP: 

1) Kedudukan Komite Nasional.

2) Pembentukan Partai Politik. 

3) Bekerja sama dengan Pemerintah mengenai politik dalam dan luar negeri. 

4) Usul perubahan pemerintahan lama:

a. Pertanggung jawaban kementrian.

b. Susunan Kementrian Baru. 

5) KNIP menjalankan tugas sebagai MPR dan sistem pemerintahn berubah dari Presidensial menjadi Parlementer. 

3) Membentuk Departemen dan Para Menteri, 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ahmad Subardjo hasilnya:

1) Menteri Dalam Negeri (R.A.A. Wiranata Kusumah),

2) Menteri Luar Negeri (Mr. Ahmad Suebardjo),

3) Menteri Keuangan (Mr. A.A. Maramis),

4) Menteri Kehakiman (Prof. Mr. Dr. Supomo),

5) Menteri Kemakmuran (Ir. Surahman T. Adisujo),

6) Menteri Keamanan Rakyat (Supriyadi),

7) Menteri Kesehatan (Dr. Buntaran Martoadmodjo),

8) Menteri  Pengajaran (Ki. Hanjar Dewantara),

 9) Menteri Penerangan (Mr. Amir Syarifuddin),

10) Menteri Sosial (Mr. Iwa Kusuma Sumatri),

11) Menteri Pekerjaan Umum (Abikusno Cokrosujoso),

12) Menteri Perhubungan (Abikusno Cokrosujoso),

13) Menteri Negara (Wachid Hasyim),

14) Menteri Negara (Dr. M. Amir),

15) Menteri Negara (Mr. R. M. Sartono),

16) Menteri Negara (R. Otto Iskandardinata)

·         Hubungan Pusat  dan Daerah

     Hubungan Pusat  dan Daerah yaitu untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang sejahtara, adil dan makmur dengan struktur pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah yang diketua Gubernur dan dibantu oleh Bupati yang berkuasa atas pemerintahan kabupaten dibantu oleh Camat dan Desa

·         Kebijakan Pemeruntah Pada Bidang Militer 

      Kebijakan Pemerintah di Bidang Militer,

1) 5 Oktober 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat dengan Pemimpin Supriyadi,

2) 18 Desember 1945, Sudirman diangkat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berpangkat Jendral,

3) Januari 1946 TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia),

4) Juni 1947 TRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

ARAH POLITIK INDONESIA PADA WAKTU DEMOKRASI TERPIMPIN

 Arah Politik Luar Negeri

a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)

Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.

Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).

Untuk mewujudkan Nefo maka dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

b. Politik Konfrontasi Malaysia

Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.

Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.

Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.

Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

c. Politik Mercusuar

Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.

Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

d. Politik Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.

Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin.

Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju.

GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.

Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak dengan:

a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.

c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.

e. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.

g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

DAMPAK POSITIV DAN NEGATIV DARI DEMOKRASI TERPIMPIN

Dampak Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin berlaku sebagai sistem pemerintahan Indonesia sejak presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959. Inilah awal berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin atau dikenal dengan rezim orde lama.

Adapun beberapa dampak dari sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

• Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan.
• Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
• Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Dampak Negatif

• Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
• Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.

Sistem pemerintahan ini juga memberikan dampak besar bagi situasi politik di Indonesia kala itu. Adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan.

Ditambah lagi maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer mengakibatkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Tidak hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu.